Para pihak tersebut di atas, dengan ini menerangkan dan mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil usaha, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:
Jika terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah. Jika tidak tercapai, sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Surat perjanjian kerjasama bagi hasil memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia, terutama berdasarkan . surat perjanjian kerjasama bagi hasil usaha doc
Berikut adalah beberapa draf surat perjanjian yang dapat langsung diunduh: Contoh Surat Perjanjian Kerja Sama.docx – Template umum dari Draf Perjanjian Kerjasama Bisnis.doc – Contoh resmi dari Fakultas Hukum UII Draf Perjanjian Kerjasama Instansi.doc – Draf dari Dinas Perpustakaan & Kearsipan Jawa Timur Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia Komponen Penting dalam Surat Perjanjian
Pembagian hasil keuntungan (nisbah) disepakati oleh kedua belah pihak dengan rasio sebagai berikut: : [Persentase Bagian Pihak 1, misal: 40%] PIHAK KEDUA : [Persentase Bagian Pihak 2, misal: 60%] Para pihak tersebut di atas, dengan ini menerangkan
Agar memiliki kekuatan hukum sebagai bukti di pengadilan, pastikan dokumen ditandatangani di atas materai Rp10.000.
Dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama bagi hasil usaha dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Berikut adalah beberapa draf surat perjanjian yang dapat
Nama : _________________________ Nomor Identitas (KTP) : _________________________ Tempat, Tanggal Lahir : _________________________ Alamat : _________________________ Pekerjaan : _________________________ Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA .
Apapun sumber template yang Anda gunakan, jangan pernah copy-paste begitu saja . Pastikan untuk menyesuaikan isi perjanjian dengan karakteristik unik dari usaha Anda. Jika kerja sama Anda memiliki kompleksitas tinggi (misalnya, melibatkan aset dalam jumlah besar atau banyak pihak), sebaiknya konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan perjanjian Anda benar-benar aman dan sesuai dengan kebutuhan.
Contoh: 60% untuk Pihak Pertama (Pengelola) dan 40% untuk Pihak Kedua (Investor) dari laba bersih. 5. Jangka Waktu Kerjasama
[Nama Pihak Kedua] Tips Hukum: Agar Perjanjian Lebih Mengikat